Kadis DLH “Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah Melalui Digitalisasi dan Penguatan Infrastruktur TPA”
Nabire, Papua Tengah –enagoNews – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di daerah. Selain melakukan pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), DLH juga tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi digital bernama “Nabire Smart Waste” sebagai bagian dari transformasi sistem pengangkutan dan pengawasan sampah berbasis teknologi.
Kepala DLH Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun, S.T., M.T., menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan armada pengangkut sampah sekaligus mencegah kebocoran penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam operasional pelayanan persampahan. Menurut Arfan, melalui aplikasi Nabire Smart Waste, seluruh aktivitas kendaraan pengangkut sampah dapat dipantau secara real time, mulai dari kebutuhan dan penggunaan BBM, jarak tempuh kendaraan, kecepatan operasional, hingga rute yang dilalui. Bahkan, sistem tersebut dilengkapi dengan fitur perekaman video sehingga seluruh aktivitas kendaraan dapat terdokumentasi secara akurat. “Dengan aplikasi ini, kami bisa mengetahui apakah kendaraan benar-benar menjalankan tugas pengangkutan sampah sesuai rute yang ditetapkan atau tidak. Jika ada penyimpangan jalur maupun penggunaan BBM yang tidak sesuai, semuanya dapat terdeteksi,” jelas Arfan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini terdapat potensi kebocoran dalam penggunaan BBM operasional armada sampah. Misalnya, kendaraan yang seharusnya menggunakan bahan bakar untuk pelayanan masyarakat justru tidak melakukan pengangkutan, tetapi tetap mengajukan permintaan BBM. Melalui sistem digital tersebut, pengawasan akan menjadi lebih transparan dan terukur. Selain itu, DLH juga berencana mengintegrasikan sistem pembayaran retribusi sampah menggunakan kode QR (QR Code). Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi sampah. “Semua diarahkan menuju sistem yang transparan dan digital. Pembayaran retribusi nantinya bisa dilakukan melalui QR sehingga tidak ada lagi potensi kebocoran penerimaan yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Pembenahan TPA dan Persiapan Penutupan Sistem Open Dumping Di sisi lain, Arfan menegaskan bahwa pemerintah daerah juga sedang menghadapi tantangan besar terkait pengelolaan TPA. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, sistem pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping harus dihentikan dan beralih ke sistem controlled landfill. Namun demikian, ia menekankan bahwa sebelum TPA lama ditutup, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan fasilitas TPA baru yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. “Kalau TPA lama dipindahkan atau ditutup, maka harus ada fasilitas pengganti yang sudah siap. Jangan sampai masyarakat bingung harus membuang sampah ke mana. Jika tidak ada solusi, justru akan muncul pembuangan sampah di lokasi-lokasi yang tidak semestinya dan berpotensi mencemari lingkungan,” ujarnya. Arfan menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas TPA baru di wilayah Sama Busa maupun Aradide merupakan kewenangan instansi teknis bidang pekerjaan umum. Sementara DLH hanya bertugas sebagai operator yang akan mengelola fasilitas tersebut setelah selesai dibangun dan diserahkan kepada DLH. “DLH tidak memiliki kewenangan membangun TPA. Tugas kami adalah mengoperasikan dan mengelola setelah fasilitas itu dibangun. Karena itu kami terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR agar pembangunan infrastruktur persampahan dapat segera direalisasikan,” jelasnya. TPS 3R Menjadi Solusi Jangka Panjang Selain pembangunan TPA, DLH juga mendorong pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di setiap kelurahan. Menurut Arfan, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang secara signifikan. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu daerah terbaik di Asia Tenggara dalam pengelolaan sampah. Di daerah tersebut, sebagian besar sampah telah diolah menjadi produk bernilai ekonomi sehingga hanya menyisakan residu yang sangat sedikit. “Ke depan kita harus melihat sampah sebagai sumber ekonomi. Sampah organik bisa dijadikan kompos, budidaya maggot, sedangkan sampah plastik dapat diolah menjadi produk seperti paving block. Selain mengurangi sampah, ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya. Perlunya Penegakan Aturan dan Kolaborasi Lintas Instansi Arfan juga menyoroti masih rendahnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Ia menegaskan bahwa DLH telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai larangan membuang sampah sembarangan. Namun penegakan aturan membutuhkan keterlibatan instansi lain yang memiliki kewenangan penertiban. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada DLH, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan daerah, serta masyarakat. “Kota Nabire bisa bersih dan tertata apabila semua pihak bekerja bersama. DLH menjalankan tugas pengelolaan lingkungan, sementara penegakan aturan merupakan kewenangan instansi terkait. Kalau semuanya berjalan baik, saya yakin persoalan sampah dapat diatasi,” tegasnya. Komitmen Menuju Nabire Bersih dan Tertata Melalui peluncuran aplikasi Nabire Smart Waste, pembenahan TPA, pengembangan TPS 3R, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan aturan, Pemerintah Kabupaten Nabire berupaya mewujudkan tata kelola persampahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target nasional pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2030. Dengan memadukan teknologi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, DLH berharap Nabire dapat berkembang menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan tertata bagi seluruh warganya. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)