Bapperida Nabire Gelar Monev Meja I 2026, Evaluasi Kinerja OPD dan Distrik untuk Percepat Pembangunan Daerah

“Wakil Bupati Tekankan Evaluasi Kinerja untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat“

Nabire, Papua Tengah – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja I Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (11/6/2026), di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Nabire.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, yang hadir mewakili Bupati Nabire Mesak Magai. Monev Meja I diikuti oleh 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 15 distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Monev Sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan
Ketua Panitia dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang mengacu pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 8 Tahun 2008, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian data realisasi fisik dan keuangan secara berkala, merumuskan solusi terhadap rendahnya serapan anggaran dan capaian fisik perangkat daerah, serta mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan menjadi fokus dalam monitoring lapangan berikutnya.
“Melalui Monev Meja I ini diharapkan laporan realisasi fisik dan keuangan semakin terukur dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan rendah,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Nabire.

Wakil Bupati : Jangan Jadikan Monev Sekadar Formalitas
Dalam sambutan tertulis Bupati Nabire yang dibacakan Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, ditegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari proses pengendalian pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa Monev Meja I bertujuan menilai kesesuaian antara rencana kerja dengan realisasi fisik dan keuangan seluruh perangkat daerah dan distrik, mendeteksi secara dini berbagai kendala pelaksanaan program, serta menyusun rekomendasi yang konkret dan solutif untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan.
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi formalitas pelaporan, tetapi benar-benar menjadi wahana evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Kabupaten Nabire yaitu Terwujudnya Nabire Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujar Burhanuddin.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Bapperida Tekankan Pentingnya Perencanaan

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, H. Dr. Mukayat, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan daerah harus berlandaskan regulasi dan dokumen perencanaan yang jelas.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra OPD hingga RKPD yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan.
“Perencanaan adalah mata air pembangunan. Jika perencanaannya baik, maka pelaksanaan dan penganggarannya juga akan baik. Tidak boleh ada kegiatan tanpa perencanaan karena berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan,” tegas Mukayat.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar segera menyelesaikan penyusunan dokumen Renja Tahun 2027 yang masih belum dilaporkan oleh beberapa perangkat daerah.
Indikator Makro Pembangunan Nabire Menunjukkan Tren Positif
Dalam pemaparannya, Mukayat juga menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Nabire yang menunjukkan perkembangan positif.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nabire meningkat dari 72,28 menjadi 72,89 dan menempatkan Nabire pada posisi kedua di Papua Tengah setelah Mimika.

Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 4,10 persen menjadi 3,16 persen. Sementara angka kemiskinan turun dari sekitar 24 persen menjadi 22,65 persen meskipun masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditangani.
Selain itu, angka harapan hidup meningkat menjadi 70,50 tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku juga mengalami peningkatan signifikan.
Untuk sektor kesehatan, angka stunting Kabupaten Nabire tercatat sebesar 14,68 persen dan menjadi salah satu yang terbaik di Papua Tengah. Sementara tingkat inflasi yang sebelumnya mencapai 5,81 persen berhasil ditekan menjadi 1,81 persen.
“Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 3,81 persen menjadi 3,22 persen, namun masih berada pada jalur positif. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Mukayat.
Evaluasi Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik
Melalui Monev Meja I ini, Bapperida akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah berdasarkan DPA APBD Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi difokuskan pada tingkat realisasi fisik dan keuangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumen perencanaan daerah.
Mukayat menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program yang dijalankan sesuai dengan Renja, Renstra, RPJMD, hingga RKPD sehingga tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
“Kalau perencanaan benar, maka pelaksanaan dan penganggaran akan berjalan baik. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari perencanaan yang matang dan sesuai aturan,” pungkasnya. (Red)