“Wakil Bupati Tekankan Evaluasi Kinerja untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat“
Nabire, Papua Tengah – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja I Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (11/6/2026), di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, yang hadir mewakili Bupati Nabire Mesak Magai. Monev Meja I diikuti oleh 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 15 distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Monev Sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan Ketua Panitia dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang mengacu pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 8 Tahun 2008, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian data realisasi fisik dan keuangan secara berkala, merumuskan solusi terhadap rendahnya serapan anggaran dan capaian fisik perangkat daerah, serta mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan menjadi fokus dalam monitoring lapangan berikutnya. “Melalui Monev Meja I ini diharapkan laporan realisasi fisik dan keuangan semakin terukur dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan rendah,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kabupaten Nabire.
Wakil Bupati : Jangan Jadikan Monev Sekadar Formalitas Dalam sambutan tertulis Bupati Nabire yang dibacakan Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari, ditegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari proses pengendalian pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa Monev Meja I bertujuan menilai kesesuaian antara rencana kerja dengan realisasi fisik dan keuangan seluruh perangkat daerah dan distrik, mendeteksi secara dini berbagai kendala pelaksanaan program, serta menyusun rekomendasi yang konkret dan solutif untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan. “Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi formalitas pelaporan, tetapi benar-benar menjadi wahana evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Kabupaten Nabire yaitu Terwujudnya Nabire Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujar Burhanuddin.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Bapperida Tekankan Pentingnya Perencanaan
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, H. Dr. Mukayat, menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan daerah harus berlandaskan regulasi dan dokumen perencanaan yang jelas. Menurutnya, pemerintah daerah telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra OPD hingga RKPD yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan. “Perencanaan adalah mata air pembangunan. Jika perencanaannya baik, maka pelaksanaan dan penganggarannya juga akan baik. Tidak boleh ada kegiatan tanpa perencanaan karena berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan,” tegas Mukayat. Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar segera menyelesaikan penyusunan dokumen Renja Tahun 2027 yang masih belum dilaporkan oleh beberapa perangkat daerah. Indikator Makro Pembangunan Nabire Menunjukkan Tren Positif Dalam pemaparannya, Mukayat juga menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Nabire yang menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nabire meningkat dari 72,28 menjadi 72,89 dan menempatkan Nabire pada posisi kedua di Papua Tengah setelah Mimika.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 4,10 persen menjadi 3,16 persen. Sementara angka kemiskinan turun dari sekitar 24 persen menjadi 22,65 persen meskipun masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditangani. Selain itu, angka harapan hidup meningkat menjadi 70,50 tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku juga mengalami peningkatan signifikan. Untuk sektor kesehatan, angka stunting Kabupaten Nabire tercatat sebesar 14,68 persen dan menjadi salah satu yang terbaik di Papua Tengah. Sementara tingkat inflasi yang sebelumnya mencapai 5,81 persen berhasil ditekan menjadi 1,81 persen. “Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 3,81 persen menjadi 3,22 persen, namun masih berada pada jalur positif. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Mukayat. Evaluasi Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik Melalui Monev Meja I ini, Bapperida akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah berdasarkan DPA APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi difokuskan pada tingkat realisasi fisik dan keuangan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan dokumen perencanaan daerah. Mukayat menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program yang dijalankan sesuai dengan Renja, Renstra, RPJMD, hingga RKPD sehingga tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari. “Kalau perencanaan benar, maka pelaksanaan dan penganggaran akan berjalan baik. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari perencanaan yang matang dan sesuai aturan,” pungkasnya. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)