PAPU TENGAH, CENTRAL MEDIA – Pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan memberikan bantuan kepada pelaku usaha peternakan skala mikro dan kecil sebagai bentuk stimulan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan daerah. Bantuan tersebut diprioritaskan bagi peternak rakyat yang tergolong warga miskin dan ekstrem miskin, tergabung dalam kelompok tani atau kelompok ternak, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus pemenuhan gizi keluarga. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire, drh. I Dewa Ayu Dwita, menjelaskan bahwa bantuan pemerintah tidak bersifat komersial, melainkan sebagai dorongan awal agar usaha peternakan masyarakat dapat berkembang secara mandiri.
“Dinas Peternakan dan Perkebunan aktif memberikan bantuan kepada petani dan peternak yang bersifat pemenuhan gizi keluarga dalam rangka penanganan stunting, stimulan bagi usaha mikro untuk peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan, serta mendukung ketahanan pangan,” ujar Dwita, Rabu (21/1). Ia menegaskan, penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya memiliki KTP elektronik, tergabung dalam kelompok tani atau ternak yang terdaftar, serta memiliki kesiapan fasilitas seperti kandang dan pakan, serta komitmen memelihara ternak secara berkelanjutan. Selain itu, bantuan juga diarahkan kepada usaha peternakan yang memiliki potensi berkembang secara ekonomi, seperti ayam petelur dan pedaging, sapi potong, kambing, domba, serta itik, terutama yang berada di wilayah pedesaan. Bentuk bantuan yang diberikan umumnya berupa paket ternak, meliputi bibit ternak, pakan, vitamin, obat-obatan, hingga sarana dan prasarana pendukung seperti rehabilitasi kandang. Dwita menegaskan bahwa peternak berskala besar atau pengusaha murni yang berorientasi bisnis tidak termasuk dalam sasaran penerima bantuan pemerintah. “Kami ingin mendorong peternak lokal agar mampu bersaing, memiliki manajemen usaha yang baik, dan berkembang secara bertahap. Dari yang awalnya memelihara puluhan ekor, diharapkan bisa meningkat menjadi ratusan hingga ribuan,” ungkapnya. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi peternak kecil. Keterbatasan modal lanjutan, fluktuasi harga pakan, minimnya pendampingan teknis berkelanjutan, serta akses pasar yang belum stabil menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha peternakan rakyat.
Sebagian peternak juga mengaku bantuan yang diterima belum sepenuhnya mampu mengangkat skala usaha secara signifikan tanpa dukungan lanjutan berupa pelatihan manajemen, penguatan kelembagaan kelompok, serta jaminan pemasaran hasil ternak. Dengan demikian, kebutuhan telur ayam dan daging di Kabupaten Nabire diharapkan dapat dipenuhi dari produksi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. (Mus)