Asisten II Papua Tengah Buka Bimtek Katalog Elektronik dan Mini Kompetisi untuk Pelaku Usaha OAP

Papua Tengah – enagonews — Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Tengah, Tumiran, resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Katalog Elektronik Versi 6 bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP), termasuk penerapan mini kompetisi dan negosiasi. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di kawasan Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Senin (9/12).

Dalam sambutannya, Tumiran menegaskan bahwa Provinsi Papua Tengah yang baru berjalan lebih dari tiga tahun tengah fokus memperkuat landasan pemerintahan dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan transformasi pemerintahan menuju era digital.

“Pemerintahan saat ini memasuki masa transisi dari manual menuju digital. Perkembangan teknologi sangat cepat, dan jika kita tidak mengikuti perubahan, kita akan tertinggal,” ujar Tumiran.

Ia memberikan apresiasi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Papua Tengah yang menghadirkan narasumber kompeten dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurutnya, penerapan sistem pengadaan secara digital masih menghadapi berbagai tantangan di Papua Tengah, mulai dari keterbatasan SDM, sarana prasarana, hingga akses internet.

Tumiran menegaskan tiga aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, yaitu infrastruktur memadai, dukungan anggaran, serta SDM yang kompeten.

Dorong Pelaku Usaha OAP Tampil di Katalog Elektronik

Sementara itu, Direktur Pasar Digital, Yulianto Prihandoyo, dalam paparannya menjelaskan bahwa pihaknya bertugas menyediakan platform pasar digital untuk pelaku usaha. Ia menyebutkan bahwa katalog elektronik dapat menjadi alat penting untuk memetakan aliran belanja pemerintah daerah.

“Kami ingin mendorong pelaku usaha OAP bisa tampil dan bersaing di katalog elektronik. Dari sana akan terlihat apakah belanja APBD benar-benar mengalir kepada pengusaha lokal atau justru ke luar Papua,” jelas Yulianto.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa dari penelusuran yang dilakukan, sebagian besar belanja APBD selama ini justru mengalir kepada pelaku usaha non-OAP. Melalui sistem katalog elektronik yang tertib dan tercatat otomatis, pemerintah dapat memastikan belanja daerah lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.

Penerapan katalog digital ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Papua Tengah dan memperkuat pemerataan pembangunan melalui optimalisasi APBD. (Mus)