Arah Baru MoU Intan Jaya: ”Penanganan Laporan Harus Sesuai Koridor Hukum”

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor Intan Jaya bersama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Kejaksaan Negeri Nabire resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026).

Langkah strategis yang dihadiri langsung oleh Bupati Intan Jaya Aner Maeseni, Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian C.A. Samakori, serta Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme verifikasi awal, pembagian kewenangan, dan transparansi dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

​Melalui kerja sama ini, setiap aduan akan diverifikasi secara teliti guna memisahkan antara pelanggaran administratif dan ranah tindak pidana korupsi secara objektif. Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian C.A. Samakori, menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh personel selama proses koordinasi berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, kerahasiaan informasi, dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dalam proses penanganan laporan. Semua harus bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kompol Sofian.

Melalui penguatan koordinasi inter-lembaga ini, pihak Kepolisian bersama APH dan APIP berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan semakin akuntabel dan transparan.

“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengawasan yang berjalan efektif, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Kapolres. (*)