‎
‎JAKARTA – enagoNews – Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika untuk mendengarkan secara langsung aspirasi terkait dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan hidup, wilayah pesisir, alur sungai, serta kehidupan masyarakat adat dan nelayan di Kabupaten Mimika.

‎Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi bagian penting dalam menghimpun informasi langsung dari masyarakat sebagai bahan pengawasan DPR RI.
‎”Melalui forum ini kami berharap memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan, dampak yang dirasakan masyarakat, serta berbagai persoalan yang perlu dipahami dan ditindaklanjuti bersama,” ujar Robert.

‎DPR Papua Tengah membawa Aspirasi Langsung dari Masyarakat
‎Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, hadir bersama sejumlah perwakilan masyarakat, di antaranya Sekretaris Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Simon Magai, Ketua Lembaga Peduli Wilayah Mimika Timur Adolfina Kum, serta aktivis nelayan Mimika Natalia Yatanea, Simon Magal dari Lemasa Timika, Paulus Kemong dan Odizeus Beanal dari Intelektual asal Mimika.
‎John mengatakan kehadiran masyarakat dalam forum tersebut bertujuan agar DPR RI dapat mendengar langsung kondisi yang dialami warga di wilayah terdampak.
‎Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima DPR Papua Tengah, endapan tailing dari kawasan pegunungan hingga pesisir telah mencapai sekitar 25 kilometer dengan luas kurang lebih 23 ribu hektare.
‎Ia mengingatkan, apabila tidak segera ditangani, timbunan tailing akan terus meningkat dan memperparah kerusakan lingkungan maupun akses transportasi masyarakat.
‎”Pendangkalan sungai membuat jalur transportasi masyarakat terganggu. Sungai bagi masyarakat pesisir bukan sekadar aliran air, tetapi menjadi sumber kehidupan,” katanya.
‎John juga menyampaikan bahwa pendangkalan telah menyebabkan berbagai kecelakaan transportasi laut. Masyarakat terpaksa menggunakan jalur laut yang lebih dalam dan berisiko karena jalur sungai tidak lagi dapat dilalui secara normal.
‎Usulkan Pengerukan Muara Hingga Wilayah Pertambangan Rakyat
‎Dalam paparannya, John Gobai mengusulkan sejumlah langkah konkret kepada pemerintah pusat.
‎Usulan tersebut antara lain:
‎Pengerukan muara dan jalur pelayaran, khususnya di kawasan Pulau Tiga agar kapal perintis kembali dapat melayani masyarakat.
‎Rehabilitasi lingkungan secara masif pada wilayah terdampak tailing.
‎Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di area tailing agar masyarakat adat memperoleh manfaat ekonomi.
‎Penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir.
‎Ia juga mengakui kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap pendapatan negara maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan penderitaan masyarakat adat yang terdampak.
‎
‎Kerusakan Mangrove dan Hilangnya Mata Pencaharian Nelayan

‎Ketua Lembaga Peduli Wilayah Mimika Timur, Adolfina Kum, menyampaikan bahwa sedikitnya 23 kampung mengalami dampak serius akibat pendangkalan jalur transportasi laut.
‎Selain terganggunya akses transportasi, masyarakat juga menghadapi berbagai persoalan lain seperti:
‎Kerusakan hutan mangrove.
‎Menurunnya hasil tangkapan ikan.
‎Kerusakan pulau-pulau keramat.
‎Kematian sungai.
‎Sulitnya memperoleh air bersih.
‎Gangguan kesehatan masyarakat, termasuk penyakit kulit.
‎Perempuan nelayan kehilangan mata pencaharian hingga beralih menjadi pekerja kasar.
‎Ia juga menyoroti Sungai Yamaima yang selama ini menjadi jalur utama masyarakat namun kini telah direklamasi sehingga warga harus menempuh jalur laut yang lebih berbahaya.
‎Menurut Adolfina, pemerintah memang telah membangun sejumlah fasilitas kesehatan, namun pelayanan belum maksimal karena keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten.
‎
‎Nelayan Keluhkan Penurunan Hasil Tangkapan

‎Perwakilan nelayan Mimika, Natalia Yatanea, mengatakan masyarakat pesisir telah lama menyampaikan tujuh tuntutan sejak tahun 2013 terkait dampak tailing.
‎Namun hingga kini sebagian besar tuntutan tersebut belum terealisasi secara optimal.
‎Natalia mengaku para mama nelayan kehilangan kawasan mangrove sebagai lokasi mencari ikan maupun kepiting.
‎Ia juga menyebut kualitas hasil tangkapan ikan terus menurun sehingga sulit dipasarkan.
‎Selain itu, keberadaan kapal-kapal nelayan dari luar Papua dinilai semakin memperberat kondisi masyarakat lokal yang ruang tangkapnya semakin terbatas.
‎
‎Lembaga Adat Minta Negara Lindungi Masyarakat Adat

‎Sekretaris Lembaga Adat Suku Amungme, Simon Magai, menyatakan persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Mimika sangat kompleks.
‎Menurutnya, keberadaan perusahaan telah memberikan kontribusi besar bagi negara, namun masyarakat adat masih hidup dalam berbagai keterbatasan.
‎Ia meminta DPR RI memberikan perhatian serius terhadap perlindungan masyarakat adat, termasuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang masih masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
‎”Kami berharap DPR RI turun langsung ke lapangan agar melihat kondisi masyarakat adat yang sesungguhnya,” ujarnya.
‎
‎Tokoh Pemuda Soroti Risiko Keselamatan Warga

‎Tokoh pemuda Mimika, Paulus Kemong, menuturkan persoalan pendangkalan sungai telah berlangsung cukup lama.
‎Menurutnya, masyarakat kini terpaksa menggunakan jalur laut dengan gelombang mencapai dua hingga tiga meter karena sungai tidak lagi dapat dilalui.
‎Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan masyarakat pesisir.

‎Tokoh Intelektual Odizeus Beanal, mengajukan Enam Solusi

‎Perwakilan tokoh intelektual Mimika mengusulkan enam langkah strategis untuk mengatasi persoalan sedimentasi dan pendangkalan, yakni:
‎Pengerukan (maintenance dredging) secara berkala pada muara sungai.
‎Survei batimetri rutin menggunakan teknologi hidrografi.
‎Pembentukan tim terpadu yang melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, dan PT Freeport Indonesia.
‎Penyediaan anggaran khusus untuk normalisasi alur sungai.
‎Pelibatan masyarakat adat dan nelayan dalam kegiatan monitoring.
‎Pemulihan lingkungan apabila kajian ilmiah membuktikan adanya kontribusi aktivitas industri terhadap sedimentasi.
‎Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta keselamatan masyarakat pesisir.

‎Komisi IV DPR RI Catat Seluruh Aspirasi
‎Menutup rapat, Komisi IV DPR RI menyatakan menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan DPR Papua Tengah maupun masyarakat Kabupaten Mimika.
‎Aspirasi tersebut meliputi dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap pendangkalan sungai dan pesisir, terganggunya akses transportasi masyarakat, penurunan kualitas lingkungan hidup, hingga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat adat dan nelayan di Kabupaten Mimika.
‎Masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan Komisi IV DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tindak lanjut bersama kementerian dan lembaga Indonesia. (Red)
‎