Sidang KKEP Kasus Dogiyai Rampung, 12 Personel Polres Dogiyai Dijatuhi Sanksi Berat

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Polda Papua Tengah menjatuhkan sanksi tegas terhadap 12 personel Polres Dogiyai yang terlibat dalam kasus Dogiyai. Dari hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar pada 31 Maret 2026, sebanyak empat anggota dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara delapan anggota lainnya dikenai sanksi demosi.
Kapolda Papua Tengah, Jermias Rontini melalui Kabid Humas Polda Papua Tengah, I Made Suartika menegaskan bahwa institusi Polri berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum maupun kode etik yang berlaku.

Menurutnya, setelah insiden terjadi, Polda Papua Tengah langsung melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan sekaligus memastikan proses penegakan disiplin terhadap anggota berjalan tegas tanpa pandang bulu.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang mencederai institusi Polri. Seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum serta kode etik,” tegas I Made, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, empat anggota yang dijatuhi sanksi PTDH yakni GR, ZPF, dan YWY karena terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap masyarakat. Sementara anggota berinisial HN diberhentikan tidak hormat karena terbukti melakukan provokasi terhadap sesama anggota.
Selain sanksi pemecatan, delapan anggota lainnya juga dijatuhi hukuman demosi dengan masa berbeda-beda. Anggota berinisial AS dikenai mutasi demosi selama dua tahun karena dinilai mengetahui adanya tindakan pemukulan namun melakukan pembiaran.
Sementara itu, personel berinisial JRR, AFK, GLY, JFN, WD, dan JF dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun setelah terbukti terlibat dalam aksi pembakaran kendaraan. Adapun Kapolsek Kamu, YHA, turut dikenakan sanksi demosi selama tiga tahun karena dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya.
I Made menambahkan, pasca putusan sidang etik yang dibacakan pada 7 Mei 2026 lalu, seluruh anggota yang dijatuhi sanksi telah mengajukan upaya banding. Selama proses tersebut berjalan, para personel tetap berada dalam pengawasan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Tengah.
“Tanggal 11 Mei kami telah menerima surat pernyataan banding dari para anggota yang bersangkutan. Mereka diberikan waktu 21 hari untuk menyiapkan memori banding, sementara kami juga akan membentuk komisi banding,” jelasnya.

Menurutnya, hasil sidang banding nantinya dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, mulai dari putusan tetap, meringankan, hingga memperberat sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya.
Polda Papua Tengah menegaskan bahwa langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya di wilayah Papua Tengah.
Selain itu, seluruh personel di lingkungan Polda Papua Tengah juga diingatkan agar senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin, dan soliditas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. (Red)