NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Nabire menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja II Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2026 untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program, realisasi anggaran, serta progres pekerjaan fisik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire, Senin (16/11/2026), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Kepala Baperida, para kepala distrik, serta pejabat eselon III dan IV yang mewakili OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.
Kepala Baperida Kabupaten Nabire dalam sambutannya menegaskan, Monev Meja II merupakan agenda rutin yang bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun capaian kegiatan di lapangan.
Evaluasi kali ini menjadi penting karena pemerintah daerah perlu mengetahui sejauh mana realisasi anggaran dan progres pekerjaan fisik menjelang akhir tahun anggaran 2026. Setiap OPD juga diminta terbuka menyampaikan kendala agar persoalan dalam pelaksanaan program dapat segera dicarikan solusi.
“Baperida tidak bertugas mencari kesalahan, tetapi membantu meluruskan dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, Monev juga diarahkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang masih membutuhkan keberlanjutan pada 2027. Hal ini menyusul kondisi fiskal Kabupaten Nabire yang semakin terbatas, sehingga penentuan program prioritas perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Baperida mengungkapkan APBD Kabupaten Nabire saat ini berada di kisaran Rp1,557 triliun, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai hampir Rp480 miliar dengan jumlah pegawai sekitar 6.225 orang. Kondisi tersebut membuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tantangan penting dalam menjaga ruang pembiayaan pembangunan.
Melalui Monev Meja II, seluruh OPD diharapkan dapat menyampaikan laporan secara terbuka, menyiapkan dokumen pertanggungjawaban yang valid, serta memastikan program pembangunan terlaksana secara efektif, terukur, dan sesuai ketentuan.
Evaluasi ini diharapkan menjadi langkah perbaikan agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nabire semakin optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)