Connect with us

Berita Daerah

Perdasi Pertambangan Rakyat Jadi Momentum OAP Papua Tengah Ambil Alih Pengelolaan SDA

Published

on

Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, menegaskan pentingnya kemandirian Orang Asli Papua (OAP) dalam mengelola potensi sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Kantor DPRPT, Rabu (23/4/2026).
Menurut Gobai, sudah saatnya masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat yang memiliki potensi sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, dan perkebunan, mengambil peran utama dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Ia menilai, selama ini masyarakat adat kerap hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, sementara pihak luar mengambil manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Orang Asli Papua harus menjadi pelaku utama, bukan lagi penonton. Mereka harus bisa mengelola potensi di wilayah adatnya sendiri agar kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh pemilik hak ulayat,” tegasnya.
Gobai menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Perdasi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus ruang yang jelas bagi masyarakat adat untuk memperoleh perizinan dalam mengelola pertambangan rakyat.
Dalam aturan tersebut, kata dia, pemilik tanah adat maupun koperasi milik masyarakat adat dapat diberikan izin untuk mengelola potensi pertambangan secara legal. Selain itu, mereka tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan juga berdampak pada pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Gobai menguraikan bahwa Perdasi ini juga mengatur mekanisme pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemegang izin, menurutnya, dapat memberikan ruang bagi aktivitas pertambangan rakyat di dalam wilayah konsesi mereka, dengan pembinaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dan pemilik izin.
“Ini penting agar aktivitas pendulangan tidak lagi berjalan tanpa arah, tetapi dibina secara baik, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah wilayah yang memiliki izin usaha pertambangan namun tidak aktif atau tidak tercatat dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI/MOMI). Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut dapat diusulkan untuk dialihkan menjadi kawasan pertambangan rakyat, sehingga tidak menjadi lahan tidur yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Terkait kebutuhan modal dan teknologi, Gobai membuka ruang bagi keterlibatan investor. Namun ia menegaskan bahwa posisi investor harus sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang menguasai.
“Kalau memang masyarakat membutuhkan dukungan modal dan peralatan, investor boleh masuk. Tapi posisinya jelas, sebagai mitra yang bekerja di bawah izin pemilik tanah adat, bukan sebaliknya. Jangan sampai investor yang justru menjadi ‘pemilik baru’ atas tanah adat dengan dalih perizinan,” tegasnya.
Ia berharap implementasi Perdasi ini dapat berjalan konsisten dan diawasi secara ketat, sehingga benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di Papua Tengah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending