Connect with us

Berita Daerah

Sergius Wabiser Soroti : “Proses Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemkab Nabire, Tekankan Prioritas bagi Orang Asli Papua”

Published

on


Nabire, Papua Tengah – enagoNews– Praktisi hukum Sergius Wabiser, S.H., CPLC., CPM dari Kantor Firma Hukum SWR Nabire menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Kamis (9/3/2026), di Aula Maranata Nabire.
Dalam pernyataannya, Wabiser yang juga pernah menjadi kuasa hukum tenaga honorer K2 pada pengangkatan tahun 2024, menekankan pentingnya kehati-hatian dan keadilan dalam proses pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia meminta kepada Bupati Nabire agar proses pelantikan pejabat eselon dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan masa kerja, status kepegawaian, serta kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pegawai yang baru diangkat sebagai CPNS, termasuk dari jalur K2 tahun 2024, sebaiknya tidak langsung dipromosikan ke jabatan struktural sebelum memenuhi syarat yang ditentukan.
“Bagi mereka yang baru diangkat sebagai CPNS, bahkan hingga saat ini belum mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebaiknya tidak diajukan untuk menduduki jabatan struktural seperti kepala seksi atau kepala bidang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabiser menyoroti pentingnya memberikan kesempatan yang adil kepada ASN yang telah berstatus PNS dan memiliki masa kerja serta pangkat yang memadai, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai, banyak ASN OAP yang telah memenuhi syarat namun belum mendapatkan kesempatan promosi jabatan.
Menurutnya, pengangkatan pejabat yang tepat dan berkeadilan akan meminimalisir kecemburuan sosial di lingkungan birokrasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nabire.
Selain itu, Wabiser juga menegaskan agar pemerintah daerah memprioritaskan putra-putri daerah dalam pengisian jabatan strategis, termasuk jabatan kepala seksi dan kepala bidang. Ia mengingatkan agar komposisi pejabat tidak didominasi oleh non-OAP, melainkan memberi ruang yang lebih besar kepada OAP.
“Berikan kesempatan kepada orang Papua untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut, karena mereka juga memiliki kemampuan dan telah lama mengabdi,” ujarnya.
Dalam konteks pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus), Wabiser secara khusus menekankan agar jabatan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana tersebut diisi oleh Orang Asli Papua. Hal ini, menurutnya, penting sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan tujuan dari kebijakan Otsus itu sendiri.
“Dana Otsus merupakan bagian dari perjuangan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dipercayakan kepada orang Papua, baik sebagai bendahara maupun pejabat terkait,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Wabiser juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nabire atas keputusan membatalkan pelantikan pejabat eselon III dan IV. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam memastikan proses penataan birokrasi berjalan sesuai aturan dan asas keadilan.
Ia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Nabire dapat terus mengedepankan prinsip transparansi, profesionalitas, serta keberpihakan yang proporsional dalam setiap kebijakan pengisian jabatan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending