Connect with us

Berita Daerah

Tutup Sarang Kejahatan, Lawan Cipta Kondisi dan Putuskan Siklus Kekerasan, Mari Wujudkan Dogiyai Aman dan Tegakan Hukum

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Di tengah dinamika sosial yang bergejolak di Kabupaten Dogiyai, seruan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif kembali digaungkan. Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John N.R. Gobai, menekankan pentingnya langkah bersama untuk memutus siklus kekerasan yang berulang serta menegakkan hukum secara adil dan transparan.
Seruan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, ruang-ruang publik di Dogiyai—khususnya di sekitar pasar dan pusat keramaian—telah berkembang menjadi titik-titik aktivitas ilegal seperti perjudian rolex, dadu, hingga praktik togel. Aktivitas ini tidak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi masyarakat dari kampung-kampung sekitar untuk datang ke wilayah perkotaan seperti Enarotali, Moanemani, dan sekitarnya.
Fenomena ini membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Banyak warga yang datang dengan harapan memperoleh uang secara instan, namun justru terjebak dalam pola hidup konsumtif dan meninggalkan aktivitas produktif di kampung halaman, seperti berkebun atau bertani. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas.
Di sisi lain, keramaian tersebut kerap diperparah oleh konsumsi minuman beralkohol. Dalam banyak kasus, alkohol menjadi pemicu konflik—memperbesar persoalan kecil menjadi pertikaian besar, apalagi jika dibumbui dengan dendam lama. Situasi ini sering berujung pada aksi pemalangan jalan, bentrokan antarwarga, bahkan konflik yang melibatkan aparat keamanan.
Peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini semakin mempertegas urgensi penanganan serius. Aparat kepolisian dituntut untuk segera mengungkap motif dan pelaku dari berbagai insiden penembakan, baik yang menimpa anggota polisi maupun masyarakat sipil. Transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan mencegah meluasnya konflik.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya upaya “cipta kondisi” oleh kelompok tertentu—yakni usaha sistematis untuk memelihara ketegangan agar konflik dapat muncul sewaktu-waktu. Jika benar, hal ini menuntut kerja intelijen yang lebih tajam serta pendekatan keamanan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan persuasif.
Dalam konteks ini, pendekatan rekonsiliasi menjadi sangat penting. Kelompok-kelompok yang berseberangan perlu dirangkul dan dikonsolidasikan demi membangun kesepahaman bersama. Pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat sipil memiliki peran strategis untuk menggali akar masalah dan mendorong penyelesaian berbasis dialog.
Ke depan, langkah konkret perlu segera diambil. Penutupan tempat-tempat perjudian menjadi salah satu opsi strategis untuk menghilangkan sumber masalah. Selain itu, pengendalian arus penduduk ke pusat kota perlu diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan sosial yang tidak terkendali.
Solusi jangka panjang juga harus menyentuh aspek ekonomi. Program padat karya, pengembangan usaha bagi generasi muda, serta pembinaan kewirausahaan di kampung-kampung dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal. Bahkan, pemberdayaan pemuda melalui rekrutmen sebagai aparat keamanan lokal—baik dalam kepolisian maupun satuan polisi pamong praja—dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap keamanan wilayahnya sendiri.
Pada akhirnya, momentum keagamaan seperti Paskah diharapkan menjadi titik refleksi bersama. Rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama manusia harus berjalan seiring dengan komitmen menegakkan hukum. Perdamaian tidak hanya dibangun melalui seruan moral, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam menindak pelaku kekerasan dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Dogiyai.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Dogiyai yang aman dan kondusif bukanlah sesuatu yang utopis—melainkan tujuan yang dapat dicapai secara bertahap dan berkelanjutan. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending