Nabire, Papua Tengah – enagoNews- Isu keamanan dan rasa takut yang masih dirasakan masyarakat menjadi sorotan utama dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama Kasdam XVII/Cenderawasih dengan Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Pemkab Nabire, serta tokoh masyarakat, Selasa (24/2/2026) di Makorem 173/Praja Vira Braja (PVB). Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, Nancy Karolin Worabay, menyampaikan kegelisahan masyarakat secara terbuka di hadapan jajaran TNI-Polri dan unsur pemerintah. Mengawali pernyataannya, Nancy mengutip pesan Kasdam bahwa negara harus kuat dan memang kuat karena ditopang TNI, Polri, dan pemerintahan yang solid. Namun ia menegaskan, di lapangan masih terdapat warga yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. “Saya titip rakyat saya yang sedang ketakutan, dari Kalipapaya sampai Kilosra,” ujarnya. Menurut Nancy, masyarakat menyaksikan langsung keberadaan kelompok bersenjata yang berkeliaran di tengah kota bahkan memasuki kawasan pemukiman. Dengan nada tegas ia mempertanyakan mengapa aparat seolah tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. “Masa Bapak Tentara dan Polisi tidak bisa lihat dorang? Mereka jalan di pinggir jalan bawa senjata, bisa masuk rumah-rumah. Negara kuat di mana kalau mereka gampang bunuh orang?” ucapnya, menggambarkan keresahan warga. Ia juga menyinggung insiden yang terjadi di wilayah Legari serta ketakutan warga transmigran yang telah lama menetap di Nabire. “Papua ini Indonesia kecil. Nabire ini Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku ada di Nabire. Tapi aktivitas berjalan dalam ketakutan,” katanya. Nancy menegaskan bahwa DPRK terus turun menyerap aspirasi masyarakat, namun aparat keamanan diharapkan lebih responsif terhadap realitas di lapangan agar warga tidak merasa berjalan sendiri menghadapi ancaman.
Danrem: Kami Butuh Keterbukaan Masyarakat Menanggapi hal tersebut, Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda mengakui situasi keamanan di wilayahnya memang kompleks. Ia menyebut pihaknya sangat terpantau oleh kelompok bersenjata, tetapi kesulitan mengidentifikasi mereka secara langsung karena berbaur di tengah masyarakat. “Terus terang, kita kondisi saat ini sangat terpantau oleh kelompok seberang itu. Tapi kita sangat tidak bisa melihat kelompok seberang itu,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya dukungan informasi dari masyarakat dan tokoh adat maupun tokoh agama. Menurutnya, pendekatan persuasif terus dilakukan melalui kegiatan sosial, patroli dialogis, hingga interaksi di pasar dan ruang publik. “Kami ingin membantu masyarakat. Tapi kalau masyarakat takut terbuka, kami juga kesulitan. Yang kami butuhkan adalah human intelligence, informasi dari masyarakat,” jelasnya. Danrem juga mengakui adanya kesalahan oknum di lapangan, namun menegaskan institusi TNI tetap berkomitmen membantu dan melindungi masyarakat. Ia menyebut kelompok bersenjata kerap memanfaatkan narasi di media sosial untuk memecah jarak antara TNI dan rakyat. “Yang kami rasakan, ada upaya memisahkan TNI dan masyarakat. Padahal kami ingin dekat,” tegasnya.
Kasdam: Tidak Ada Masalah Tanpa Solusi Kasdam XVII/Cenderawasih dalam arahannya menegaskan bahwa setiap persoalan pasti memiliki jalan keluar, asalkan semua unsur berani bersikap dan bersinergi. Ia menilai keberadaan kelompok bersenjata di tengah masyarakat tidak lepas dari minimnya pelaporan dan komunikasi. “Kalau melihat mereka dan kita tutup mata, itu yang jadi persoalan. Kami butuh informasi dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan,” katanya. Kasdam mencontohkan pengalaman penanganan potensi kerusuhan di Jayapura beberapa waktu lalu, di mana dialog intensif bersama para tokoh berhasil mencegah eskalasi. Menurutnya, pendekatan kolaboratif serupa perlu diperkuat di Nabire. “Ini tidak bisa hanya diselesaikan TNI-Polri saja. Tidak bisa hanya gubernur atau bupati saja. Kita semua,” tegasnya.
Ia juga menyebut strategi keamanan di Papua berbeda dengan wilayah lain karena berhadapan langsung dengan kelompok bersenjata yang secara terbuka menyatakan perlawanan. Kabinda: Saatnya Berani Bersikap
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Tengah dalam tanggapannya menekankan pentingnya keberanian kolektif dalam menghadapi teror. “Kita ini satu warna, merah putih. Kalau kita semakin takut, kita semakin babak belur. Kalau kita berani, mereka yang takut,” ujarnya. Ia mengibaratkan situasi saat ini seperti pertandingan bela diri, di mana mental dan keberanian menjadi faktor penentu. Menurutnya, keberanian bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam sikap, pernyataan, dan komitmen bersama melawan teror. “Kita jangan mati dalam ketakutan. Kita harus berani berkomitmen, berani bersuara, berani melapor,” katanya. Kabinda juga memberikan apresiasi kepada Ketua DPRK Nabire atas keberaniannya menyuarakan aspirasi masyarakat secara terbuka dalam forum resmi. Komitmen Bersama
Forum silaturahmi tersebut menegaskan bahwa situasi keamanan di Nabire dan Papua Tengah memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga tokoh adat dan agama. Meski dinamika di lapangan diakui tidak mudah, seluruh pihak sepakat bahwa menjaga rasa aman masyarakat menjadi prioritas utama. Dialog, keterbukaan informasi, dan keberanian kolektif dinilai sebagai kunci untuk memutus rantai ketakutan yang selama ini membayangi sebagian warga. Di tengah suasana buka puasa bersama, pertemuan itu menjadi ruang refleksi sekaligus komitmen bersama bahwa stabilitas keamanan di Nabire bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)