Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan definitif, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley menggelar refleksi kinerja pemerintahan melalui dialog publik yang menghadirkan jurnalis senior Andi F. Noya, Jumat (20/2/2026). Kegiatan bertajuk “Satu Tahun Kepemimpinan Meki Nawipa dan Deinas Geley” itu berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi serta sejumlah media. Dalam forum tersebut, gubernur dan wakil gubernur memaparkan capaian tahun pertama sekaligus arah kebijakan strategis lima tahun ke depan. Sebagai provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Tengah dinilai membutuhkan fondasi pembangunan yang kuat dan terarah. Nawipa menegaskan, tahun pertama pemerintahannya difokuskan pada peletakan dasar kebijakan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Pilar Di hadapan Andi F. Noya, Nawipa menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil. “Kita harus kasih kesempatan anak-anak miskin dan anak-anak di berbagai daerah agar mereka punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan, supaya bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat sebanyak 217 siswa telah menerima program pendidikan gratis sesuai komitmen kampanye. Bantuan pendidikan juga diberikan kepada 150 siswa di lembaga pendidikan unggulan. Selain itu, dukungan pembiayaan diberikan kepada ribuan mahasiswa asal Papua Tengah yang menempuh studi di dalam maupun luar negeri. Penguatan kualitas sumber daya manusia turut dilakukan melalui sertifikasi guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta transformasi digital pendidikan dengan distribusi 200 unit laptop dan perangkat pendukung lainnya. Program sekolah sepanjang hari (full day school) disertai penyediaan makanan bergizi juga dijalankan. Selain meningkatkan kualitas belajar, program ini membuka peluang kerja bagi mama-mama Papua yang dilibatkan dalam penyediaan konsumsi siswa. Di sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan terutama bagi masyarakat di wilayah pegunungan dan daerah terpencil, sebagai bagian dari fondasi pembangunan jangka panjang. Sinergi Provinsi dan Kabupaten Nawipa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi, sementara pendidikan dasar berada di bawah kabupaten/kota. Menurutnya, pembagian peran yang jelas serta dukungan anggaran dan regulasi akan memastikan pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa tumpang tindih kewenangan.
Tata Kelola Transparan dan Berbasis Data Dalam dialog tersebut, Nawipa juga menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data, terutama dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat lintas agama. Salah satu kebijakan yang disoroti adalah rencana pemberian jaminan sosial bagi pelayan keagamaan lintas agama melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah tengah melakukan verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran. “Kita bicara data. Kalau datanya sudah valid dan memenuhi syarat, maka eksekusi bisa dilakukan. Tapi ini harus jujur dan sesuai ketentuan,” tegasnya. Program 1.000 Motor dan Pemberdayaan Ekonomi Di bidang ekonomi, pemerintah meluncurkan program bantuan 1.000 unit sepeda motor bagi perempuan muda yang belum memiliki pekerjaan tetap. Bantuan tersebut dirancang sebagai alat kerja produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi, distribusi material pembangunan, hingga usaha kecil di kampung-kampung. Program ini menjadi bagian dari skema pemberdayaan berbasis vokasi dan kewirausahaan lokal yang terintegrasi dalam agenda besar “Bangkit Papua Tengah”. Wakil Gubernur Deinas Geley menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan keadilan sosial dan pelayanan bagi masyarakat paling bawah, khususnya Orang Asli Papua (OAP). “Fondasi utama kita adalah generasi masa depan. Karena itu, penguatan sosial dan ekonomi keluarga menjadi prioritas,” ujarnya.
Infrastruktur Sosial dan Penguatan BUMD Pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan panti asuhan berkapasitas 200 orang yang tersebar di lima wilayah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Di sektor ekonomi strategis, pemerintah mendorong pembentukan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di bidang pertambangan, guna memastikan pengelolaan sumber daya alam memberi nilai tambah dan manfaat langsung bagi masyarakat. Intervensi ekonomi turut difokuskan pada sektor perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Pengembangan komoditas kopi di wilayah Paniai, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Deiyai menjadi prioritas, disertai pendampingan budidaya, pengendalian hama, hingga pascapanen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Pemerintah juga membangun ekosistem usaha melalui koperasi, UMKM, dan industri kecil agar hasil bumi memiliki pasar yang jelas. Penataan pertambangan rakyat dilakukan sesuai kewenangan agar lebih tertib dan berpihak pada masyarakat kecil. Gubernur Nawipa menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Papua Tengah yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. “Semua program ini adalah pondasi. Kita sedang menancapkan dasar untuk generasi dan masa depan anak cucu Papua Tengah,” pungkasnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Meki F.Nawipa dan Deinas Geley
Visi : “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing. Bermartabat, Harmonis, Maju dan berkelanjutan
Penjabaran Visi ke dalam 7 Misi : 1.Mengembangkan potensi individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan dan inisiatif kesehatan yang inovatif 2.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan 3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dengan mengimplementasikan sistem administrasi publik yang berbasis digitalisasi teknologi 4. Menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, dan tertib dimana setiap warga masyarakat dapat hidup dan berkembang dengan optimal 5. Melestarikan kekayaan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai fondasi ketahanan sosial yang mantap, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab dan berkelanjutan 6. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan teknologi hijau dan inovasi lokal dengan memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, pinggiran dan terisolir.
Hingga berita ini diterbitkan, acara Talksow Satu Tahun Kepemimpinan Meki Nawipa dan Deinas Geley masih berlangsung. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)