Connect with us

Berita Daerah

Dari Tanah Adat untuk Keamanan Negeri

Published

on

KSB Wate Apresiasi Polda Papua Tengah Ditengah Keterbatasan



PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Di tengah keterbatasan personel, sarana, dan tantangan geografis Papua Tengah yang tidak mudah, Polda Papua Tengah dinilai mampu menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi sepanjang tahun 2025. Penilaian ini datang dari Kepala Suku Besar (KSB) Wate Kabupaten Nabire, Otis Monei, S.Sos., M.Si, usai mengikuti kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 Polda Papua Tengah.
Sebagai pemimpin adat yang sehari-hari hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat akar rumput, Otis Monei mengaku mengikuti secara saksama paparan capaian kinerja yang disampaikan Kapolda Papua Tengah. Baginya, refleksi akhir tahun bukan sekadar laporan angka, tetapi cermin dari kerja keras aparat kepolisian yang bertugas di wilayah dengan tantangan ekstrem.
“Kalau kita melihat Papua Tengah ini, geografisnya berat. Antarkabupaten berjauhan, sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Personel terbatas, fasilitas juga masih kurang. Tapi dalam kondisi seperti ini, Polda Papua Tengah masih bisa bekerja maksimal. Ini patut kita hargai,” ujar Otis dengan nada tenang namun penuh keyakinan.
Polda Baru, Tantangan Lama
Sebagai institusi yang relatif baru berdiri, Polda Papua Tengah dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Mulai dari membangun sistem organisasi, memperkuat sumber daya manusia, hingga memastikan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berjalan di delapan kabupaten yang memiliki karakter sosial dan budaya berbeda-beda.
Otis Monei menilai, keterbatasan tersebut justru dijawab dengan pendekatan yang lebih humanis. Ia menyoroti turunnya angka kriminalitas yang disampaikan dalam refleksi akhir tahun sebagai bukti bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi sosial yang dilakukan Kapolda beserta jajarannya mulai membuahkan hasil.
“Angka kriminalitas menurun, gangguan keamanan juga bisa ditekan. Ini tidak datang tiba-tiba. Ada sosialisasi yang terus dilakukan, ada pendekatan secara personal kepada masyarakat, bahkan komunikasi internal untuk meredam potensi konflik. Ini cara kerja yang baik dan patut dilanjutkan,” katanya.
Bagi Otis, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan. Dan kepercayaan, menurutnya, hanya bisa tumbuh jika aparat hadir sebagai bagian dari masyarakat.

KSB Wate Otis Monei duduk ditengah (sebelah Kapolres Nabire AKBP Samuel D.Tatiratu) dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025:Polda Papua Tengah


Harapan Besar dari Tanah Adat
Dalam refleksi tersebut, Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan sejumlah target yang belum sepenuhnya tercapai sepanjang 2025. Namun bagi Otis Monei, hal itu adalah hal yang wajar, mengingat usia Polda Papua Tengah yang masih sangat muda.
“Pak Kapolda juga sudah jujur menyampaikan bahwa belum semua target tercapai. Tapi itu bukan kegagalan. Itu justru menjadi evaluasi untuk ke depan. Harapan kita, apa yang belum tercapai bisa disusul di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Otis pun menyampaikan harapan agar dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Polri, semakin diperkuat untuk Papua Tengah. Ia menilai, pelayanan kepolisian di wilayah ini membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut hajat hidup masyarakat di delapan kabupaten.
“Kita berdoa supaya semua kebutuhan ini bisa dipenuhi. Kalau fasilitas lengkap, personel cukup, pelayanan pasti lebih baik. Dan ujungnya masyarakat yang merasakan dampaknya,” tuturnya.
Dari Suku Wate untuk Negara
Salah satu perhatian utama KSB Wate adalah rencana pembangunan markas Polda Papua Tengah di wilayah Wanggar, Kabupaten Nabire. Otis menegaskan bahwa tanah adat untuk pembangunan markas tersebut telah dibebaskan oleh Suku Wate sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kehadiran negara.
“Tanah itu dari Suku Wate dan sudah kami bebaskan. Ini bentuk komitmen kami sebagai masyarakat adat untuk mendukung keamanan dan ketertiban di Papua Tengah,” tegasnya.
Ia berharap, langkah masyarakat adat ini dapat direspons cepat oleh pemerintah pusat dan Mabes Polri.
“Kami harap Bapak Kapolri dan pemerintah pusat membuka diri dan memberikan perhatian serius. Kantor Polda ini pusat pelayanan bagi masyarakat delapan kabupaten. Kalau bisa, pembangunan sudah mulai di tahun 2026,” kata Otis penuh harap.
Prioritaskan Anak Papua


Tak hanya soal infrastruktur, Otis Monei juga menaruh perhatian besar pada persoalan sumber daya manusia. Ia mendorong agar rekrutmen anggota Polri di Papua Tengah ke depan lebih memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), khususnya generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum memiliki pekerjaan.
“Banyak anak-anak Papua yang sehat, kuat, dan punya kemauan untuk mengabdi. Kami minta agar mereka diprioritaskan menjadi polisi untuk mengisi kekurangan personel. Jangan terlalu banyak mendatangkan dari luar,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan anak-anak asli Papua sebagai anggota Polri akan memperkuat ikatan emosional antara aparat dan masyarakat.
“Kalau orang Papua jadi polisi di tanahnya sendiri dan bertugas di sini, pendekatannya pasti berbeda. Mereka paham adat, paham budaya, paham masyarakatnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa permintaan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, yang mengatur porsi 80 persen bagi Orang Asli Papua dan 20 persen bagi non-OAP.
“Undang-undang sudah jelas. Kepentingan Orang Asli Papua harus diprioritaskan. Tapi kita juga tidak menutup ruang bagi non-OAP yang lahir dan besar di Papua. Semua harus berjalan adil,” pungkasnya.
Di penghujung refleksi, Otis Monei kembali menegaskan dukungan masyarakat adat terhadap Polda Papua Tengah. Baginya, keamanan adalah fondasi utama bagi pembangunan.
“Kalau keamanan terjaga, pembangunan bisa jalan. Dan kalau pembangunan jalan, masyarakat bisa hidup lebih baik. Itu harapan kita bersama untuk Papua Tengah,” tutupnya. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending