{"id":3898,"date":"2025-07-31T14:33:33","date_gmt":"2025-07-31T05:33:33","guid":{"rendered":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/?p=1890"},"modified":"2025-07-31T14:33:33","modified_gmt":"2025-07-31T05:33:33","slug":"monitoring-meja-pastikan-program-apbd-berjalan-sesuai-rencana-dan-taget-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/2025\/07\/31\/monitoring-meja-pastikan-program-apbd-berjalan-sesuai-rencana-dan-taget-2\/","title":{"rendered":"Monitoring Meja Pastikan Program APBD Berjalan Sesuai Rencana dan Taget"},"content":{"rendered":"\n

NABIRE \u2013 Pemerintah Kabupaten Nabire terus melakukan upaya agar Program Perencanaan dan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBD sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.
Salah satu upaya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapoeda) Kabupaten Nabire dengan menyelenggarakan Monitoring Meja Kegiatan Pembangunan Triwulan I dan II Tahun Anggaran (TA 2025).<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n


Kegiatan yang dilaksanakan sehari Kamis (10\/7) di Aula Bappeda Kabupaten Nabire diikuti oleh 33 Pimpinan OPD, 15 Kadistrik dan Pejabat Eselon II Bappeda Nabire.
Monitoring Meja merupakan upaya,Bappeda sebagai kegiatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan APBD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan penegasan komitmen Bappeda Kabupaten Nabire dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Melalui kegiatan monitoring rutin yang mencakup Monet Meja dan Monet Lapangan, Bappeda berupaya memantau kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, baik untuk kegiatan fisik maupun non-fisik.
Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd, M.Si, MSc, M.Pd, dalam acara Monitoring Meja Kegiatan Pembangunan Triwulan I dan II tahun 2025 di Aula Bappeda, Kamis (10\/7\/) menjelaskan pentingnya kegiatan monitoring itu.
“Dari data itulah kita akan tahu bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, baik kegiatan fisik maupun non-fisik dalam satu tahun,” tegasnya.
Dr.Mukayat menekankan bahwa data yang valid dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Nabire secara keseluruhan.
\u201cMonitoring ini bukan sekadar kegiatan insidental, melainkan diamanatkan oleh sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian, dan kitab sucinya Bappeda seluruh Indonesia yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
\u201cRegulasi ini kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 karena dianggap kurang dinamis,\u201d ujarnya.
“Kita melakukan monitoring selain memang kewajiban untuk pemerintah daerah juga mengikuti aturan-aturan yang ada regulasi dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Diterangkan Kepala Bappeda, tjuan utama monitoring ini adalah agar OPD melaporkan apa yang telah mereka lakukan dari bulan Januari hingga Juni (semester satu).
“Dari situ kita akan tahu bagaimana OPD melakukan pengelolaan anggaran terkait dengan fisik dan non-fisik,” katanya.
Bappeda akan meminta data kegiatan fisik dan pengelolaan keuangannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan berjalan, efisiensi, efektivitas, dan kendala yang dihadapi. Idealnya, pelaksanaan sudah mencapai 50%, namun jika masih 20% atau 30%, Bappeda akan mencari tahu kendalanya.
\u201cSetelah kegiatan monitoring ini, setiap Kepala Perangkat Daerah bersama Kasubag Programnya, atau Kepala Distrik dengan Bendaharanya, akan berkunjung ke bidang-bidang terkait di Bappeda. Mereka diminta untuk menyampaikan laporan seoptimal mungkin. Tim monitoring dibagi berdasarkan bidang, seperti Ekonomi, Sosial dan Budaya (Sosbud) yang menangani 31 OPD, dan bidang Pispra untuk enam SKPD,\u201d paparnya.<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Pieter Erari, SE, M.Si, menekankan pentingnya menyelesaikan kegiatan yang ada di DPA pada awal Desember, mengingat batas pengajuan akhir pada tanggal 10 atau 15.
PitervErari menyoroti jumlah pegawai pemerintah daerah yang mencapai 6.325 orang, termasuk PPPK.
“Bila pegawai sudah begitu banyak berarti kerja kita tidak ada yang terlambat,” tegasnya,
Sekda mengingatkan akan pentingnya disiplin dalam pelaporan.
Keua Panitia sekaligus Kepala Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda, Roy Bernard Tampubolon, SE, dasar yang menjadi acuan kegiatan Monitoring Meja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 47 yang mengamanatkan Bappeda untuk mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pembangunan, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 161 yang memberikan peran evaluasi kepada Kepala Bappeda.<\/p>\n\n\n\n

Terang Tampubolon, maksud dan tujuan kegiatan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan OPD dari aspek fisik dan keuangan, mengidentifikasi kendala, serta menyusun rencana tindak lanjut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembangunan ke depan.
Kegiatan ini diikutib oleh berbagai kepala perangkat daerah, termasuk Kepala DPPKB, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas PUPR, Kasatpol-PP, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan, dan para Kepala Distrik yang hadir. (ing elsa)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NABIRE \u2013 Pemerintah Kabupaten Nabire terus melakukan upaya agar Program Perencanaan dan Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBD sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan.Salah satu upaya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapoeda) Kabupaten Nabire dengan menyelenggarakan Monitoring Meja Kegiatan Pembangunan Triwulan I dan II Tahun Anggaran (TA 2025). Kegiatan yang dilaksanakan sehari Kamis […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1896,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[172,178,182],"tags":[189,191,192],"class_list":["post-3898","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-headlines","category-papua-tengah","tag-daerah","tag-nabire","tag-papua-tengah"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3898\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}