{"id":2601,"date":"2025-07-31T14:21:55","date_gmt":"2025-07-31T05:21:55","guid":{"rendered":"https:\/\/papuatengah.info\/news\/?p=2601"},"modified":"2025-07-31T14:21:55","modified_gmt":"2025-07-31T05:21:55","slug":"tangani-laporan-indikasi-tindak-pidana-korupsi-pks-apip-aph-ditandatangani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/2025\/07\/31\/tangani-laporan-indikasi-tindak-pidana-korupsi-pks-apip-aph-ditandatangani\/","title":{"rendered":"Tangani Laporan Indikasi Tindak Pidana Korupsi, PKS APIP-APH Ditandatangani"},"content":{"rendered":"\n

<\/p>\n\n\n\n

Kajati : “PKS Pertegas Batas-batas Kewenangan”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

NABIRE- Sebagai upaya atau tindak lanjut adanya laporan\/aduan masyarakat khususnya terkait indikasi tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Lama, Jalan Merdeka Nabire, Kamis (24\/7).<\/p>\n\n\n\n

Moment strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Frets Nawipa, S.H., dan dihadiri oleh Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.Alfred Papare, Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule, para Bupati dan perwakilan dari delapan kabupaten se-Papua Tengah, dan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).<\/p>\n\n\n\n

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Hendrizal Husin, S.H., M.H., menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman antara Kemendagri, Kejaksaan Agung RI, dan Polri yang ditandatangani pada 25 Januari 2023.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTujuan utama PKS ini adalah meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara APIP dan APH dalam menangani laporan atau pengaduan masyarakat khususnya terkait indikasi tindak pidana korupsi,\u201d ungkap Kajati Hendrizal.<\/p>\n\n\n\n

Kajati menerangkan, APIP memiliki peran dalam aspek pengawasan administratif, sedangkan APH berfokus pada penegakan hukum. Melalui perjanjian ini, batas-batas kewenangan dipertegas sehingga proses penanganan aduan masyarakat bisa berjalan lebih cepat, terstruktur, dan profesional.<\/p>\n\n\n\n

Selain penandatanganan PKS, kegiatan itu dirangkaikan dengan sosialisasi program \u201cJaga Desa\u201d berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No. 5 Tahun 2023. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat desa, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung.<\/p>\n\n\n\n

“Kami telah memberikan pendampingan hukum kepada sejumlah OPD di Papua Tengah, termasuk Dinas Kesehatan, untuk menyelamatkan potensi kerugian negara. Selama ada transparansi data, kami siap mendukung penuh penyelesaian masalah hukum secara bijak,\u201d ujar Hendrizal.<\/p>\n\n\n\n

Dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Papua, memaparkan sosialisasi mitigasi risiko kerugian keuangan negara, yang merujuk pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.<\/p>\n\n\n\n

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan resmi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Polda Papua Tengah, sebagai simbol sinergi nyata antarlembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Papua Tengah. (red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kajati : “PKS Pertegas Batas-batas Kewenangan” NABIRE- Sebagai upaya atau tindak lanjut adanya laporan\/aduan masyarakat khususnya terkait indikasi tindak pidana korupsi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Lama, Jalan Merdeka Nabire, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2602,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[172],"tags":[],"class_list":["post-2601","post","type-post","status-publish","format-gallery","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","post_format-post-format-gallery"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2601\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}