PAPUATENGAHNEWS – Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos.,M.Si. Papuatengah.info – meminta kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire untuk menindaklanjuti laporan Tenaga Medis di RSUD Nabire terkait laporan keuangan yang mengarah pada praduga adanya tindakan korupsi.
“Saya sudah meminta soal laporan tenaga medis itu kepada Kapolres Nabire dan dan Kejaksaan Nabire agar segera ditindaklanjuti, apalagi ketika memungkinkan adanya indikasi korupsi di RSUD Nabire tersebut,\u201d ungkapnya.
Terkait pelaporan di RSUD, Bupati menyampaikan apresiasi kepada NAKES.
“Apresiasi dan penghargaan saya berikan kepada NAKES atas keberanian melakukan pelaporan atas kejanggalan dalam pelaporan keuangan\/kasus di RSUD Nabire.Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nakes dan tenaga medis RSUD Nabire,” tuturnya.
Atas kasus itu, Bupati Mesak Magai merespon dengan melakukan perbaikan dan perombakan manajemen di RSUD Nabire.
Selain memberi apresiasi akan hal tersebut, Mesak Magai juga sebelumnya telah melakukan perbaikan manajemen di RSUD Nabire.
BPK RI beberapa waktu lalu juga d
Bupati Nabire meminta agar aparat berwenang dalam hal ini Polres san Kejari Nabire untuk menindaklanjuti kasus yang juga menjadi temuan BPK RI tersebut.
“Saya minta Kapolres dan Kajari untuk menindaklanjuti kasus ini apalagi bila ada indikasi korupsi,” tegasnya.
Menurut Mesak, tindaklanjut sangat perlu dilakukan agar tidak ada yang menilai bahwa Bupati Nabire ikut bermain.
“Tindaklanjut kasus ini juga sebagai benang merah atau kejelasan terkait apa yang selama ini terjadi di RSUD Nabire,” katanya.
Lanjutnya, penemuan BPK RI juga harus dibuka secara transparan sehingga semua menjadi jelas.
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Papua Tengah Subagyo, dalam keterangannya kepada media beberapa waktu lalu, mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal BPK terkait audit penggunaan anggaran tahun 2024 Pemkab Nabire di RSUD Nabire, dua sumber anggaran yang bersifat BLU, dari APBD dan dari masyarakat atau pihak ketiga, tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
“Ditemukan pada pos anggaran dari pihak ketiga (masyarakat) terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan dan pelaporannya,” ujarnya.
Terangnya, ada dana dari rekanan yang masuk ke rekening RSUD Nabire sekitar Rp.3,5 miliar yang tidak ada pertanggungjawabannya.
Lanjutnya, ada juga kelebihan bayar honor pegawai sama tagian listrik, karena dipertanggungjawabkan di APBD dan dari pendapatan masyarakat atau rekanan.
“Dapat dikatakan pertanggungjawabannya dobel. Namanya dobel salah satu harus dikembalikan,\u201d tegasnya.
Sementara nilai honor sekitar puluhan juta rupiah dan tagian listrik sekitar 500 juta rupiah dan bukti pertanggungjawaban RSUD Nabire yang disampaikan ke BPK tidak memadai, pasalnya hanya berupa kwitansi tanpa tanggal dan tanpa pihak yang dituju, sehingga pihak BPK tidak bisa mengkonfirmasi ke pihak rekanan atau yang dituju tersebut.
Pihaknya, akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau terperinci dan mendalam terhadap kemungkinan adanya dugaan penyalagunaan dua sumber anggaran di RSUD Nabire tersebut, setelah melakukan koordinasi dengan BPK RI dalam waktu dekat. (ing elsa)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PAPUATENGAHNEWS – Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos.,M.Si. Papuatengah.info – meminta kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire untuk menindaklanjuti laporan Tenaga Medis di RSUD Nabire terkait laporan keuangan yang mengarah pada praduga adanya tindakan korupsi.“Saya sudah meminta soal laporan tenaga medis itu kepada Kapolres Nabire dan dan Kejaksaan Nabire agar segera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1190,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[172,182,5,185],"tags":[],"class_list":["post-1188","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","category-papua-tengah","category-politics","category-sosial"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1188\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}