Gubernur Nawipa : Pemprov Terhalang Keterbatasan Wewenang
NABIRE – PAPUATENGAH.INFO – Ratusan pendemo dari Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua melakukan aksi dihalaman Kantor dan ditemui oleh sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR-PT) dan Gubernur Papua Tengah Meki F.Nawipa.
Setelah melakukan orasi, akhirnya perwakilan dari massa pendemo diterima dan menyerahkan langsung aspirasi dan tuntutan kepada Gubernur Papua Tengah Meki F.Nawipa.
Bahwa ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa, dan Masyarakat Intan Jaya serta Papua turun ke jalan di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, untuk menolak aktivitas pertambangan emas di Blok Wabu di Intan Jaya, Kamis (17/7/2025).
Massa bergerak dari berbagai titik, seperti Wadio, Pasar Karang Tumaritis, dan Siriwini.
Massa lalu berkumpul dan membentuk barisan besar menuju halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
Di Kantor DPR-PT, massa diterima perwakilan anggota dewan dan Gubernur Meki F. Nawipa. Audiensi pun dilakukan bersama 15 perwakilan peserta aksi.
Dalam audiensi tersebut, koordinator lapangan Marselino Pigai membacakan pernyataan sikap solidaritas aksi yang memuat empat tuntutan,
Pertama, Menolak dengan tegas segala bentuk upaya eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya.
Kedua, menuntut keterbukaan informasi publik mengenai rencana eksploitasi Blok Wabu.
Ketiga, mendesak pengusutan tuntas atas laporan-laporan terkait situasi HAM dan aktivitas pencarian emas di Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam laporan Amnesty International.
Dan keempat, mendukung laporan Koalisi Bersihkan Indonesia berjudul “Kajian Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua (Khususnya Intan Jaya)” serta menuntut ditindaklanjuti dan dipenuhi seluruh rekomendasi dalam laporan tersebut.
Pernyataan sikap tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur.
Sementara itu, menanggapi aksi ini, Gubernur Papua Tengah Meki F Nawipa, mengatakan dirinya menghargai aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan terkait eksploitasi Blok Wabu.
“Saya tidak punya kewewenangan penuh untuk memutuskan soal Blok Wabu. Itu semua berada di tangan pusat dan DPR RI. Namun sebagai gubernur, saya siap menyampaikan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tegasnya. (red)