NABIRE, PAPUA TENGAH \u2013 enagoNews<\/strong> – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire menunjukkan besarnya kebutuhan anggaran di tingkat lapangan. Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan mampu menyerap dana hingga ratusan juta rupiah setiap pekan, bergantung pada jumlah penerima manfaat dan kondisi harga bahan pangan.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, yang meninjau langsung operasional program tersebut pada Senin (4\/5\/2026). Dalam peninjauan itu, pengelola SPPG Nabire, Nalen Situmorang, menjelaskan bahwa sistem pembiayaan MBG bersifat fleksibel atau menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
\u201cDalam kondisi tertentu, pengeluaran harian bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jika dikalkulasikan, totalnya dapat menyentuh sekitar Rp500 juta dalam satu minggu,\u201d ungkap Nalen.
Ia menambahkan, lonjakan anggaran sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan. Ketika terjadi kenaikan harga, dana operasional akan lebih cepat terserap. Sebaliknya, dalam kondisi stabil, anggaran yang sama masih bisa menopang operasional dapur hingga dua pekan.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/news.papuatengah.info\/wp\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/1000171977-1024x576.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" NABIRE, PAPUA TENGAH \u2013 enagoNews – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire menunjukkan besarnya kebutuhan anggaran di tingkat lapangan. Satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan mampu menyerap dana hingga ratusan juta rupiah setiap pekan, bergantung pada jumlah penerima manfaat dan kondisi harga bahan pangan.Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Anggota […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6234,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[560,396,397,398,565,570,399,568,569,401,402,403],"tags":[],"class_list":["post-6230","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-daerah","category-berita-nabire","category-berita-nasional","category-berita-papua-tengah","category-ekonomi","category-hankam","category-headlines","category-kesehatan","category-pemerintahan","category-pendidikan","category-politik","category-sosial-budaya"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6230","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6230"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6230\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6234"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6230"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6230"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6230"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Melihat besarnya perputaran anggaran tersebut, Yan Mandenas menekankan pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyoroti masih digunakannya metode pencatatan manual di sejumlah wilayah Papua Tengah yang dinilai berpotensi menimbulkan celah penyimpangan.
Menurutnya, modernisasi sistem keuangan menjadi langkah mendesak untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran, seperti praktik mark up maupun penggunaan nota fiktif.
\u201cPengawasan harus diperkuat. Kita tidak ingin ada celah penyimpangan dalam program yang sangat strategis ini,\u201d tegas Mandenas.
Sebagai solusi, DPR RI mendorong integrasi sistem pembayaran digital dalam pengelolaan MBG, termasuk menggandeng perbankan nasional dan daerah. Dengan sistem transaksi non-tunai, seluruh penggunaan anggaran dapat dipantau secara langsung dan lebih transparan.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga integritas program MBG sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelajar dan kelompok rentan di daerah. (Red)<\/strong><\/p>\n\n\n\n