{"id":2719,"date":"2025-12-16T10:12:49","date_gmt":"2025-12-16T01:12:49","guid":{"rendered":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/?p=2719"},"modified":"2025-12-16T10:12:49","modified_gmt":"2025-12-16T01:12:49","slug":"pansus-kemanusiaan-dpr-papua-tengah-serahkan-lhk-2025-ke-dpd-ri-soroti-krisis-pengungsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/pansus-kemanusiaan-dpr-papua-tengah-serahkan-lhk-2025-ke-dpd-ri-soroti-krisis-pengungsi\/","title":{"rendered":"Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah Serahkan LHK 2025 ke DPD RI, Soroti Krisis Pengungsi"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n



Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua Tengah bersama DPR Kabupaten Puncak menyampaikan Laporan Hasil Kinerja (LHK) Tahun 2025 kepada Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dalam pertemuan di Jakarta. Laporan tersebut menggambarkan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Tengah, serta lemahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani ribuan warga yang terpaksa mengungsi.

Konflik yang berkepanjangan di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Dogiyai telah menciptakan gelombang pengungsian ke daerah yang dinilai lebih aman, seperti Timika dan Nabire. Namun, para pengungsi menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar karena minimnya fasilitas penampungan dan bantuan terorganisir dari pemerintah daerah.

Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Yohannes Kemong, menekankan bahwa dampak konflik paling dirasakan oleh anak-anak dan tenaga pendidik. Sepanjang tahun 2025, kegiatan belajar mengajar tidak berjalan normal karena guru dan siswa hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat situasi keamanan yang tidak menentu.

Ia juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari pemerintah kabupaten di wilayah konflik, terutama dalam penyediaan hunian darurat dan layanan dasar bagi warga terdampak. Kondisi tersebut memaksa masyarakat bertahan hidup dengan bantuan swadaya ketika mengungsi ke wilayah lain.

Sementara itu, Ketua Pansus Kemanusiaan DPRK Puncak, Jakson Hagabal, menilai keberadaan pasukan non-organik justru memperburuk kondisi psikologis masyarakat. Menurutnya, pendekatan keamanan yang mengedepankan operasi militer tidak menjawab kebutuhan warga, yang lebih mengharapkan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam laporan yang diserahkan ke DPD RI, Pansus Kemanusiaan merumuskan lima tuntutan utama, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dukungan pemulangan pengungsi ke kampung halaman dengan jaminan keamanan paling lambat Desember 2025, penarikan pasukan non-organik, pengembalian fasilitas umum kepada masyarakat, hingga pelaksanaan pemulihan trauma bagi warga terdampak konflik.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia memastikan DPD RI akan memfasilitasi pertemuan lintas kementerian, unsur TNI\u2013Polri, serta pemerintah daerah Papua Tengah guna mengawal penyelesaian persoalan kemanusiaan setelah masa reses pada Januari 2026. (red)<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua Tengah bersama DPR Kabupaten Puncak menyampaikan Laporan Hasil Kinerja (LHK) Tahun 2025 kepada Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dalam pertemuan di Jakarta. Laporan tersebut menggambarkan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Tengah, serta lemahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2722,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[560,409,417,388,396,397,405,398,399,400,561,401,402,403],"tags":[],"class_list":["post-2719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-daerah","category-berita-deiyai","category-berita-dogiyai","category-berita-intan-jaya","category-berita-nabire","category-berita-nasional","category-berita-paniai","category-berita-papua-tengah","category-headlines","category-hukum-dan-kriminal","category-mimika","category-pendidikan","category-politik","category-sosial-budaya"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}