![\"\"](\"https:\/\/news.papuatengah.info\/wp\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1000098977-1024x460.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nDokumen tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPRP-PT, John NR. Gobay, di ruang kerjanya. Rombongan masyarakat adat datang bersama Kepala Suku Besar (KSB) Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si, serta Kuasa Hukum Sergius Wabiser, S.H.<\/p>\n\n\n\n Latar Belakang Pengaduan<\/p>\n\n\n\n Sebelum penyerahan aspirasi, masyarakat memberikan penjelasan menyeluruh terkait aktivitas penambangan emas oleh pihak asing (WNA) yang telah beroperasi di wilayah adat mereka selama sembilan tahun dengan dasar perjanjian yang menurut masyarakat tidak pernah dipenuhi.<\/p>\n\n\n\n Ketidaksesuaian itu kemudian mendorong Masyarakat Adat Suku Wate Kampung Nifasi menggelar pertemuan resmi pada Sabtu, 24 November 2025, untuk menyikapi operasional perusahaan tambang emas IBU YANG LUQUANG yang beroperasi di bantaran Sungai Mirago.<\/p>\n\n\n\n Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menetapkan 8 poin tuntutan yang kemudian dibawa dan disampaikan kepada DPRP-PT.<\/p>\n\n\n\n 8 Point Tuntutan Masyarakat Adat Suku <\/strong>Wate<\/strong><\/p>\n\n\n\n 1. Penolakan Operasional Tambang<\/p>\n\n\n\n Warga pemilik hak ulayat secara tegas menolak kelanjutan seluruh aktivitas penambangan emas oleh IBU YANG LUQUANG di wilayah Sungai Mirago.<\/p>\n\n\n\n 2. Pelanggaran Kesepakatan 10% Fee<\/p>\n\n\n\n Masyarakat menegaskan perusahaan tidak membayar fee 10% dari hasil tambang sebagaimana dijanjikan selama sembilan tahun, serta tidak pernah transparan kepada masyarakat.<\/p>\n\n\n\n 3. Pelanggaran Hak Garapan<\/p>\n\n\n\n Pemilik hak garapan turut menolak rencana aktivitas tambang karena perusahaan disebut tidak membayar hak garapan sesuai kesepakatan.<\/p>\n\n\n\n 4. Pembayaran Tidak Sesuai Kesepakatan<\/p>\n\n\n\n Masyarakat mengungkapkan bahwa pembayaran yang semestinya dilakukan setiap akhir bulan diganti menjadi pembayaran semaunya oleh perusahaan.<\/p>\n\n\n\n 5. Tidak Ada Transparansi Produksi<\/p>\n\n\n\n Selama sembilan tahun operasi, perusahaan tidak pernah menyampaikan laporan hasil produksi emas kepada pemilik hak ulayat maupun pemilik hak garapan.<\/p>\n\n\n\n 6. Masyarakat Dijadikan Tameng Pemeriksaan<\/p>\n\n\n\n IBU YANG LUQUANG disebut selalu melempar tanggung jawab kepada masyarakat setiap ada pemeriksaan dari dinas terkait atau kepolisian, diduga karena perusahaan tidak mengurus izin tambang secara benar.<\/p>\n\n\n\n 7. Mempengaruhi Masyarakat Bekerja di Areal Lain<\/p>\n\n\n\n Perusahaan dituding mengarahkan masyarakat bekerja di lokasi lain yang sudah dilepaskan kepada pihak lain, bukan di areal yang diberikan kepada perusahaan.<\/p>\n\n\n\n 8. Provokasi dan Intimidasi<\/p>\n\n\n\n Masyarakat mengungkap tindakan provokatif perusahaan, termasuk mendatangi rumah Kepala Suku Wate terpilih Otis Monei bersama dua mobil pick-up masyarakat Dani dalam keadaan mabuk, untuk memaksa menyerahkan hak pengelolaan 750 Ha wilayah tambang di Sungai Mirago.<\/p>\n\n\n\n “Tindakan seperti ini sangat menyinggung martabat kami sebagai pemilik hak ulayat,” tegas pernyataan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Pernyataan Sikap Resmi Masyarakat Adat Suku Wate<\/strong><\/p>\n\n\n\n Berdasarkan masalah yang terjadi, masyarakat menetapkan sikap resmi sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n 1. Seluruh aktivitas pertambangan atas nama IBU YANG LUQUANG dihentikan dari wilayah adat Suku Wate Nifasi di Sungai Mirago.<\/p>\n\n\n\n 2. Seluruh kesepakatan—baik tertulis maupun tidak tertulis—dengan perusahaan dinyatakan batal.<\/p>\n\n\n\n 3. Masyarakat memberikan peringatan keras agar perusahaan tidak melakukan provokasi atau mengadu domba Suku Dani dan Suku Wate.<\/p>\n\n\n\n 4. Masyarakat menunjuk Kuasa Hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dan transparansi atas pembagian 10% hasil tambang sejak tahun 2017.<\/p>\n\n\n\n 5. Dalam waktu 4 x 24 jam, seluruh alat berat dan peralatan kerja harus dikeluarkan dari wilayah adat.<\/p>\n\n\n\n 6. Pihak lain yang tidak berkepentingan diminta tidak ikut campur karena hanya memperkeruh situasi.<\/p>\n\n\n\n 7. Surat penolakan ini dapat dipergunakan untuk aduan kepada pihak berwenang.<\/p>\n\n\n\n 8. Masyarakat menegaskan, “Ini tanah adat kami Suku Wate Kampung Nifasi. Kami berhak menentukan dengan siapa kami bekerja sama.<\/p>\n\n\n\n Di tempat terpisah, seorang warga Suku Wate menyampaikan harapan agar tidak ada lagi pihak kuat atau pihak luar yang membackup perusahaan tambang tersebut.<\/p>\n\n\n\n “Kami minta orang-orang di Jakarta tidak perlu ikut campur urusan tanah adat kami. Kami ingin bekerja di tanah kami sendiri,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n Sementara itu Wakil Ketua IV DPRP-PT John NR.Gibay menyatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi itu. ” 8 Point Tuntutan Diajukan untuk Segera Ditindaklanjuti” PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Masyarakat Adat Suku Wate yang diwakili oleh Frans Maurits Monei, Abraham Minei, Nerman Enumbi, serta sejumlah perwakilan lainnya, resmi menyerahkan dokumen berisi aspirasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT) pada Kamis (27\/11\/2025). Dokumen tersebut diterima langsung oleh Wakil […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2124,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","wpai_generated_summary":"","wpai_meta_description":"","footnotes":""},"categories":[396,397,398,401,402,403,399,1],"tags":[],"class_list":["post-2123","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-nabire","category-berita-nasional","category-berita-papua-tengah","category-berita-pendidikan","category-berita-politik","category-berita-sosial","category-headlines","category-uncategorized"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2123"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14249,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2123\/revisions\/14249"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/news.papuatengah.info\/cm\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –<\/strong>Masyarakat Adat Suku Wate yang diwakili oleh Frans Maurits Monei, Abraham Minei, Nerman Enumbi, serta sejumlah perwakilan lainnya, resmi menyerahkan dokumen berisi aspirasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT) pada Kamis (27\/11\/2025).<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/news.papuatengah.info\/wp\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1000099030-1024x460.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/news.papuatengah.info\/wp\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/1000098980-1024x561.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n
Dan setelah mendengarkan pemaparan masyarakat yang datang, John Gobai menyampaikan 4 point, pertama akan menyurat kepada Presiden Prabowo terkait dugaan ada orang kuat yang memback up kegiatan tambang.
Kedua, akan mencari tahu siapa orang kuat itu, ketiga meminta ada Kantor Imigrasi Papua Tengah yang dibangun di Nabire.
Keempat, meminta kepada aparat berwajib untuk melakukan pengecekan terhadap WNA yang berada di Nabire.
Apabila tidak sesuai dengan prosedur keimigrasian sebaiknya dideportasi saja. (Red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"